WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menggelar seminar bertema “Merajut Keadilan, Merangkul Masyarakat Adat dan Menjaga Lingkungan”, Jumat (30/5/2025).
Seminar berlangsung di ruang pertemuan salah satu hotel di Jalan Poros Wadio, Nabire, Papua Tengah, mulai pukul 09.00 Waktu Papua (WP).
Acara ini menjadi wadah diskusi penting mengenai pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah, dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui perwakilannya dari Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos., M.K.P., menekankan pentingnya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan pengembangan budaya dan ekonomi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita kelak masih dapat menikmati hutan yang lestari, sesuai dengan hukum,” ujar Ukkas dalam sambutannya.
Ia juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemuda, perempuan, LSM, media, dan akademisi, untuk membangun Papua Tengah secara kolaboratif.
“Banyak LSM hadir, dan hari ini pemerintah juga hadir. Maka, kita harus bersinergi dalam membangun Papua Tengah ke depan,” tegasnya.
Ukkas menyebut bahwa masukan dari seminar ini akan menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Tanah Papua.
Sementara itu, Direktur WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, menyampaikan bahwa Papua Tengah memiliki kondisi hutan yang masih tergolong baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 33,13 persen wilayah di Papua masih memiliki tutupan hutan yang utuh.
“Diskusi kali ini menjadi ruang publik yang penting untuk meninjau kembali arah pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah,” ujar Peuki.
Ia juga berharap para narasumber dapat menyampaikan gagasan dan rencana strategis dalam perlindungan serta pemanfaatan hutan secara adil, termasuk bagaimana masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan lingkungan.
“Mari kita simak materi-materi yang sangat penting ini. Ini demi kepentingan kita semua ke depan,” tutup Peuki.(*)
, sekitar 33,13 persen wilayah di Papua masih memiliki tutupan hutan yang utuh.){kind=link}