
WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mengeluarkan 20 rekomendasi untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah. Rekomendasi ini disampaikan usai seminar bertajuk “Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan” yang digelar pada Rabu (30/5) pekan lalu.
Direktur WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut telah diajukan kepada beberapa lembaga strategis di Papua Tengah, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Tengah.
“Agar rekomendasi ini menjadi acuan dalam melahirkan program maupun kebijakan pembangunan daerah,” ujar Peuki saat diwawancarai pada Selasa (3/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, anggota MRP dari Kelompok Kerja Adat (Pokja Adat), Germanus Goo, menyambut baik masukan dari WALHI. Ia menyebutkan bahwa dokumen rekomendasi tersebut akan digunakan sebagai bahan sosialisasi di tingkat daerah serta menjadi referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Kami, lembaga MRP, sangat terbuka dan membutuhkan poin-poin pemikiran dari semua kalangan masyarakat. Rekomendasi ini akan menjadi salah satu bahan dalam kerja-kerja MRP ke depan,” ujar Goo.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobay, bersama Ketua DPR Delius Tabuni. Keduanya menerima langsung rekomendasi tersebut di ruang kerja mereka.
“Keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua harus menjadi fokus utama, baik dalam program pemerintah maupun regulasi daerah,” tegas John NR Gobay.
Peuki menambahkan, pihaknya berharap terbangunnya ruang komunikasi antara para pemangku kepentingan di Papua, khususnya dalam upaya menangani konflik agraria dan melindungi wilayah adat dari kerusakan lingkungan.
“Agar tercipta kesepahaman bersama dalam mengelola wilayah masyarakat yang rentan terhadap ancaman kerusakan lingkungan hidup,” pungkasnya.(*)