WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim sebagai langkah menghadapi krisis iklim yang kian mengkhawatirkan.
Perwakilan WALHI Papua, Aris Howay, mengatakan kehadiran mereka di Jakarta mewakili suara masyarakat yang merasakan langsung dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, terutama di Papua.
“Di Papua dampak kerusakan iklim sangat terasa, apalagi banyak kebijakan pusat yang keluar tanpa meminta persetujuan kami sebagai pemilik wilayah,” ujar Aris saat ditemui di sela-sela aksi.
Ia mencontohkan banjir yang melanda beberapa daerah seperti Sorong dan Merauke, yang menurutnya terjadi akibat proyek strategis nasional (PSN) yang merusak hutan dan mengubah tata ruang wilayah.
“Proyek-proyek PSN telah merampas jutaan hektare lahan di Merauke. Akibatnya, banjir yang sebelumnya tidak pernah terjadi, kini melanda hingga hari ini,” tegasnya.
Aris menekankan bahwa RUU Keadilan Iklim lahir dari aspirasi rakyat, khususnya masyarakat adat Papua yang selama ini sering diabaikan dalam pengambilan keputusan.
“Kami berharap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, segera mengesahkan RUU ini karena benar-benar lahir dari aspirasi kami, terutama masyarakat adat yang sering tidak didengar,” ujarnya.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan ARUKI dan WALHI untuk menekan pemerintah agar menunjukkan komitmen nyata dalam menghadapi krisis iklim melalui payung hukum yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.(*)
 Papua bersama Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim sebagai langkah menghadapi krisis iklim yang kian mengkhawatirkan.){kind=link}