WALHI PAPUA — Keluarga besar Marga Ateta dari Suku Sumuri menggelar aksi dan berhasil menghentikan jalannya sidang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Borneo Subur Prima (PT BSP) yang berlangsung di Hotel Stenkool, Teluk Bintuni. Aksi itu merupakan puncak protes masyarakat adat yang menolak rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah ulayat mereka.
Dalam pernyataan yang disampaikan tokoh adat dan beredar di media sosial, Marga Ateta menegaskan komitmen untuk menjaga hutan, tanah, dan laut sebagai sumber kehidupan turun-temurun, serta menolak segala bentuk pelepasan tanah yang dinilai tidak sah atau dibuat secara sepihak. Salah satu pemimpin adat, Benediktus Ateta, bahkan dilaporkan telah melaporkan dugaan pelanggaran proses perolehan lahan oleh PT BSP kepada penegak hukum karena aktivitas perusahaan diduga dilakukan tanpa dokumen AMDAL yang sah atau rekomendasi pemerintah daerah.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan jaringan advokasi lingkungan menyebutkan bahwa konflik ini muncul setelah beredarnya dokumen dan surat pelepasan yang diklaim atas nama beberapa perwakilan marga, yang kemudian dibantah oleh sejumlah anggota marga yang mengaku tidak pernah memberi mandat atau menandatangani pelepasan tersebut. LSM KontraS Tanah Papua dan beberapa lembaga lokal mendesak agar proses perizinan dihentikan sampai prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) terpenuhi.
Menanggapi penolakan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat menyatakan menunda proses penilaian dokumen AMDAL PT BSP dan mengembalikan berkas ke perusahaan untuk menyelesaikan persoalan sosial dan legal terlebih dahulu. Pernyataan resmi kepala DLHP menyebut pembahasan AMDAL dipending sampai ada penyelesaian antara perusahaan dan pemilik hak ulayat.
Beberapa media lokal dan cuplikan video yang beredar di platform sosial merekam aksi massa yang menghentikan sidang AMDAL di Hotel Stenkool. Video dan foto yang beredar juga memperlihatkan ketegangan antara perwakilan masyarakat adat dengan pihak yang menghadiri pertemuan penilaian lingkungan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah pemberitaan lokal menyoroti dugaan kurangnya transparansi PT BSP dalam proses pengajuan perizinan dan diduga adanya upaya pendekatan tersendiri kepada sebagian pihak di tingkat komunitas, sehingga memicu konflik internal antar anggota marga. DPRK Teluk Bintuni dan beberapa tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah hati-hati dalam menerbitkan rekomendasi lingkungan agar tidak menimbulkan sengketa agraria yang lebih luas.
Rencana PT BSP disebut mencakup kawasan luas yang melibatkan beberapa marga di Distrik Aroba dan Distrik Sumuri — antara lain Motombri, Susure, Kasina, dan Ateta — dengan angka lahan yang diusulkan mencapai ribuan hektare menurut dokumen dan laporan investigasi lapangan yang pernah dipublikasikan lembaga advokasi. Proses penolakan dan investigasi lapangan oleh organisasi masyarakat sipil berlangsung sejak Mei–Juli 2025.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menemukan pernyataan publik dari manajemen PT Borneo Subur Prima yang bisa dikutip. Pihak DLHP dan perwakilan marga menyatakan akan terus berkomunikasi untuk mencari penyelesaian — namun masyarakat adat menegaskan posisi tegasnya: tanah ulayat dan hutan adat harus dilindungi demi kelangsungan hidup generasi mendatang.(*)
 PT Borneo Subur Prima (PT BSP) yang berlangsung di Hotel Stenkool, Teluk Bintuni. Aksi itu merupakan puncak protes masyarakat adat yang menolak rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah ulayat mereka.){kind=link}