RILIS PERS
WALHI Papua: Wamena Rawan Bencana Ekologi, Masyarakat Diminta Perhatikan Lingkungan Hidup – Pemerintah Diminta Rencanakan Pembangunan yang Berkelanjutan
Wamena, 29 April 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang kembali melanda wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini mempertegas bahwa wilayah tersebut semakin rawan bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan yang terus terjadi.
WALHI Papua menegaskan bahwa banjir tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak nyata dari krisis ekologis yang dipicu oleh perubahan tutupan lahan, deforestasi, alih fungsi hutan, dan lemahnya tata kelola lingkungan. Situasi ini diperparah oleh minimnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem pegunungan Papua.
“Wamena saat ini berada dalam kondisi krisis ekologis. Ini bukan lagi bencana biasa, melainkan sinyal keras bahwa alam Papua sedang rusak. Kami menyerukan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan kepada pemerintah agar menghentikan pola pembangunan yang eksploitatif,” ujar Maikel Peuki Direktur Eksekutif WALHI Papua.
Lebih lanjut, WALHI Papua menyoroti bahwa bencana ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik dan terganggunya aktivitas warga, tetapi juga berdampak serius pada ketahanan pangan lokal. Lahan pertanian masyarakat rusak, sistem irigasi alami terganggu, dan stok bahan pangan tradisional menjadi terancam. Ini berpotensi menyebabkan krisis pangan dalam waktu dekat, terutama di wilayah yang bergantung pada hasil kebun dan hutan.
“Dampak banjir sangat rentan dirasakan oleh kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Mereka adalah kelompok yang paling sedikit aksesnya terhadap perlindungan dan pemulihan saat terjadi bencana,” tambahnya.
WALHI Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk:
-
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada ekosistem lokal.
-
Menghentikan sementara semua proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hingga dilakukan audit lingkungan secara terbuka.
-
Menyusun rencana pemulihan ekologi yang inklusif, memperhatikan kebutuhan kelompok rentan serta melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah secara kultural dan ekologis.
-
Menjamin bantuan kemanusiaan, termasuk pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, dapat menjangkau seluruh kelompok terdampak, terutama perempuan dan anak-anak. (*)
