WALHI PAPUA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyoroti kurangnya transparansi pemerintah pusat terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. WALHI menilai pemerintah hanya menyoroti satu wilayah, yakni Pulau Gag, sementara konsesi tambang di tiga pulau lain luput dari perhatian publik.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, menyampaikan hal tersebut pada Sabtu (7/6/2025). Ia menyebut bahwa pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke lokasi dan menemukan indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Kami turun langsung ke lapangan dan menemukan sekitar 300 hingga 400 hektare lahan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang di wilayah konsesi di beberapa pulau,” ujar Maikel.
Menurut Maikel, selain Pulau Gag, terdapat tiga pulau lain yang kini menjadi lokasi konsesi baru, yakni Pulau Kawei, Pulau Batang Pele, dan Pulau Manyaifun. Konsesi-konsesi ini, katanya, dikelola oleh anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
WALHI Papua juga mencatat bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Gag telah berlangsung selama beberapa tahun, dan dalam kunjungan ke lokasi pada 2023, warga setempat mengaku mengalami dampak lingkungan. Namun, sebagian besar warga enggan bersuara karena merasa takut.
“Saya ingin tegaskan, PT Gag Nikel sudah lama beroperasi. Tapi sekarang juga ada konsesi baru yang masuk ke tiga pulau kecil lainnya,” kata Maikel.
Ia mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menyampaikan informasi yang jujur dan terbuka kepada publik mengenai keseluruhan aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat.
“Pemerintah jangan hanya bicara soal Pulau Gag, sementara tiga konsesi lainnya justru ditutupi dari masyarakat,” tegasnya.
WALHI Papua berharap pemerintah pusat dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Mereka juga menyerukan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari ekosistem lokal. (*)
 Papua menyoroti kurangnya transparansi pemerintah pusat terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. WALHI menilai pemerintah hanya menyoroti satu wilayah, yakni Pulau Gag, sementara konsesi tambang di tiga pulau lain luput dari perhatian publik.){kind=link}