Seruan 28 Eksekutif Daerah Walhi Se-Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia
“Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia”
Tak puas dengan menerbitkan UU...
Tentang Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Sorong: Mengabaikan Hak Tanah Adat...
Pernyataan Pers Lembaga WALHI Papua
Jayapura – Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyatakan keprihatinannya atas dampak yang ditimbulkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Merauke...
Surat Pernyataan Pers : Perkuat dan Lindungi Sistem Pengamanan Berbasiskan Pada Kelembagaan Adat dan...
Masyarakat adat sudah sejak turun temurun hidup dan berkembang berdasarkan sistem, norma dan pengetahuan adat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum masyarakat dan antar masyarakat, menata hubungan antar anggota...
Walhi: Kemauan Politik Negara Menjadi Kunci Transisi Energi Berkeadilan
Siaran Pers
Aksi Global Hentikan Energi Fosil
WALHI bersama jutaan orang lainnya menjadi bagian dalam lebih dari 700 aksi yang dilakukan secara simultan di seluruh dunia pada tanggal...
Block title
