NABIRE, WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua memperingatkan ancaman krisis pangan di Nabire dan sekitarnya akibat musim kemarau panjang yang disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur WALHI Papua, Primus Peuki, mengatakan apabila kondisi kemarau dan pembakaran lahan terus berlangsung, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan pangan dan kesehatan hingga akhir tahun.
“Dulu masyarakat membakar hutan dengan keyakinan dapat mendatangkan hujan dan memperbaiki kualitas tanah untuk tanaman ubi serta sayuran. Namun, siklus cuaca sekarang sudah berubah drastis. Pembakaran lahan saat ini justru hanya memicu polusi udara yang meluas hingga ke Biak dan Serui, serta memperparah krisis air,” kata Maikel, usai memberikan pembekalan Materi Pengurus Rumah Inspirasi Kebadabi di Mapidoba, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Primus, praktik pembakaran lahan yang sebelumnya dilakukan sebagian masyarakat berdasarkan pengetahuan tradisional perlu dilihat kembali karena kondisi iklim saat ini telah mengalami perubahan.
Ia menyebut pembakaran lahan di tengah kondisi kering dapat memperburuk kualitas udara, meningkatkan risiko kebakaran dan memperparah keterbatasan sumber air.
Debit Air Sungai Menyusut
Berdasarkan pemantauan WALHI Papua di lapangan, sejumlah sumber air di wilayah Nabire mengalami penyusutan debit.
Primus menyebut Kali Bumi dan wilayah Wanggar menjadi salah satu kawasan yang debit airnya terus menurun akibat kemarau panjang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air dan aktivitas pertanian yang menjadi sumber pangan warga.
Selain persoalan air, asap akibat kebakaran juga berdampak terhadap kualitas udara. Warga diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
Primus menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi tutupan hutan di Tanah Papua yang terus mengalami tekanan akibat berbagai aktivitas pemanfaatan lahan.
Ia menyebut alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, industri kayu dan pertambangan turut memberikan tekanan terhadap ekosistem hutan.
“Tutupan hutan Papua yang dulunya mencapai 100 persen, kini terus menurun hingga kisaran 63 persen. Padahal, seluruh wilayah hutan di Papua berada di atas tanah adat milik masyarakat,” tegasnya.
WALHI Dorong Pemerintah Perkuat Perlindungan Hutan
Menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla, WALHI Papua mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui pembenahan regulasi dan tata ruang.
WALHI meminta pemerintah memperkuat dokumen perencanaan, Perdasus serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dapat menjamin perlindungan kawasan hutan lindung dan konservasi, khususnya di wilayah Meepago.
Selain pencegahan karhutla, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan langkah pemulihan setelah musim kemarau berakhir.
Langkah tersebut antara lain melalui reboisasi kawasan kritis serta penentuan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi wilayah yang lebih kering, termasuk di Distrik Wanggar dan Nabire Timur.
Menurut Primus, peningkatan kesadaran ekologis masyarakat juga penting agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan, ancaman kekeringan dan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan air, produksi pangan dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, WALHI Papua meminta pemerintah dan masyarakat memperkuat upaya pencegahan sejak dini agar dampak kemarau panjang tidak berkembang menjadi krisis pangan yang lebih luas di Nabire dan wilayah sekitarnya.(**)
