.
SIARAN PERS
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Papua (Walhi Papua) &
Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia
PELIBATAN PENYANDANG DANA,DALAM KONFLIK PTPN II DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA (KEEROM)
A. SEJARAH KONFLIK
- 1. Konflik MA Keerom dan PTPN II
Pertama : bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menguasai hak atas sumber daya alam masyarakat adat Keerom adalah merupakan suatu tindakan melawan hokum dimana telah terjadi penipuan, penyerobotan / perampasan hak atas sumber daya alam tersebut dari masyarakat adat Keerom sebagai pemilik yang sah.
Kedua : bahwa sebagaimana luas dan lokasi yang telah di sepakati antara masyarakat adat Keerom dan pemerintah adalah tanah seluas 500 hektar dan berlokasi di wilayah berhutan dan bukan pada area yang saat ini menjadi area konsesi. Namun dengan berbagai cara dan dalil, pemerintah berhasil menguasai area yang menjadi Wilayah Kelola Rakyat (WKR) / sumber-sumber penghidupan tersebut. Adapun cara yang di gunakan pemerintah untuk mengubah luas dan lokasi yang telah di sepakati adalah sbb: (1). Sebelum land clearing, pemerintah meminta masyarakat menandatangani (sebuat) surat dengan menyodorkan lembaran tandatangan (saja). Sedangkan redaksi / isi surat tersebut di tutup (tertutup); Alasan penandatanganan surat tersebut adalah bahwa alat berat akan di turunkan ke lokasi namun sebelum alat di turunkan masyarat harus menandatangani surat tersebut. (2). Usai menandatangani surat tersebut, beberapa bulan kemudian pemerintah (bupati, sekda, dan camat), kembali menemui masyarakat. Kedatangan ini dengan menyuguhkan minuman beralkohol kepada para tokoh masyarakat setempat. Dalam keadaan beralkohol, pemerintah menyampaikaan niatnya bahwa mereka ingin miliki tanah yang berdekatan dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi lokasi tersebut dari gangguan keamanan. (3). Selain itu pemerintah juga menyampaikan bahwa sawit dan sagu bisa tumbuh bersama-sama (berdampingan) karena kuduanya berduri. Dengan keterbatasan pemahaman, dan kondisi yang telah dikuasai alcohol para tokoh masyarakat setuju dengan penyampaian pemerintah. Atas persetujuan masyarakat, alat berat di turunkan ke lokasi dusun sagu atau diluar dari area yang di sepakati bersama, dan membabat habis dusun sagu yang menjadi sumber pangan lokal Masyarakat Adat Keerom. Disitulah awal – mula terjadinya konflik.
Ketiga : bahwa pemerintah menguasai lokasi dan luasan area yang di rubah secara sepihak, adalah dengan pandangan stigmatisasi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal senada juga di ungkapkan perusahaan bahwa apabila masyarakat tidak memberi lokasi, sama hal nya dengan masyarakat menyembunyikan OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Keempat : bahwa selama 13 tahun perusahaan beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Dan hal ini sangat bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku secara nasional di Indonesia.
Kelima : bahwa adanya ruang investasi bagi korporasi, selain pemberian izin oleh pemerintah, terindentifikasi pula bantuan pendanaan dari pihak penyandang dana. Hal ini merupakan arah kebijakan pihak penyandang dana yang lebih berorientasi pada nilai profit tanpa memiliki niat partisipasi dalam perlindungan manusia dan lingkungan di Papua secara khusus, dan Indonesia pada umumnya.
- B. DAMPAK
- • Sebagai akibat dari hadirnya PT. Perkebunan Nusantara II, kebun Arso yang terfasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura kala itu, telah memunculkan konflik dan beragam masalah yang di alami masyarakat hingga saat ini, diantaranya : hilangnya lokasi perburuan, hilangnya wilayah tangkapan ikan, hilangnya dusun sagu sebagai sumber pangan lokal, hilangnya sumber mata air dsb. serta aksi protes yang masih berlanjut hingga saat ini.
Perusahaan juga memberi harapan dan berjanji akan membenagun rumah warga, mendirikan sekolah, dan masyarakat akan mempunyai kendaraan (roda dua / empat), jika bekerja pada perusahaan. Namun semua hanya janji semata. Hal serupa juga di alami oleh Masyarakat Adat di Distrik Arso Timur, dimana pengalaman buruk ini belum terselesaikan, pemerintah berlanjut dengan memberi izin kepada PT. Rajawali Group, hingga saat masih berkonflik tanpa ada proses penyelesaian.
- • Konsekwensi yang timbul akibat politik investasi merupakan kolaborasi dan orientasi bernilai profit yang tak terhindarkan dari pihak-pihak pemberi dana (penyandang dana) sebagai tujuan utama tanpa memilki keprihatinan terhadap rusaknya ekologi, manusia dan sumber penghidupan lainnya yang digunakan untuk hidup yang berkelanjutan, adil dan lestari.
- C. REKOMENDASI
Mencermati sikap pemerintah, perusahaan, dan penyandang dana serta berbagai dampak seperti yang telah disebutkan diatas, maka Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Papua dan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesiaa menyatakan bahwa :
- 1. Walhi Papua dan TuK Indonesia meminta pemerintah (Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Pemda Province Papua), agar segera menyelesaikan konflik / masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Keerom atas sumber daya alam (tanah dan hutan), yang digunakan sebagai area konsesi PTPN II, karena penguasaan area konsesi tersebut dilakukan dengan cara PENIPUAN, PERAMPASAN / PENYEROBOTAN dan STIGMA NEGATIF.
- 2. Walhi Papua dan TuK Indonesia meminta Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II agar segera mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang berdampak pada kehidupan social budaya Masyarakat Adat Keerom serta merealisasikan semuan janji-janji nya;
- 3. Walhi Papua dan TuK Indonesia meminta pertanggung jawaban pihak penyandang dana atas pelibatannya melalui pinjaman kredit kepada perusahaan sawit PTPN II. Sebab segala konsekwensi yang di terima Masyarakat Adat Keerom dengan keberadaan PTPN II, tidak terlepas dari dukungan pembiayaan – penyandang dana;
- 4. Walhi Papua dan TuK Indonesia meminta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar segera secara tegas menindak penyandang dana yang terlibat membiayai korporasi perusak hutan, termasuk dalam kasus PTPN II. Selanjutnya kepada pihak penyandang dana agar secara sadar menghentikan pembiayaan jika perusahaan mengabaikan tanggung jawabnya dalam perlindungan HAM dan lingkungan hidup.
- 5. Walhi Papua meminta pemerintah Province Papua, agar menghentikan pemberian izin bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di seluruh Tanah Papua karena dalam pengalaman – kenyataannya menimbulkan konflik yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hilanganya hutan sebagai penyokong hidup.
- 6. Walhi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh kepala Daerah kabuapaten / Kota agar tunduk dan patuh dalam lingkup penyelamatan manusia dan hutan Papua serta membangun kemitraan strategis agar dapat mengimplementasi Perdasus No.21/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjuutan yang sejalan dengan konteks budaya manusia Papua sehingga dapat mengurangi deforestasi dan degradasi, dan/atau memberi akses pengelolaan hutan kepada masyarakat untuk hidup yang berklajutan, adil dan lestari.
- 7. Walhi Papua dan TuK Indonesia meminta Presiden Republik Indonesia untuk berkomitmen menjaga planet bumi melalui peraturan / UU 32/2009 sebagai landasan konstitusi dan secara tegas menolak Judicial Review (JR) pasal 88 UU tersebut oleh Konsorsum Pengusaha di sekotor kehutanan
Narahubung :
1. Walhi Papua :
- • Aiesh Rumbekwan : +61 81344524394
- • Abner Mansai Ar : +62 811481566
2. TuK Indonesia :
- • Gun : +62 81315849153