Ten civil society organizations (CSOs) members of Civil Society Coalition Against Food Estate in Papua strongly reject President Jokowi’s plan to develop a food estate with an area of 2,052,551 ha. This area consist of 1,304,574 ha protected forest, production forest, permanent production forest and conversion forest, and 734,377 ha
Hentikan Rencana Food Estate di Papua Sebanyak 10 organisasi masyarakat sipil (CSO) yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate di Papua dengan tegas menolak perencanaan pembangunan food estate dengan lahan seluas 2.052.551 ha oleh Presiden Jokowi. Luasan ini sebagai akumulasi dari 1.304.574 ha Hutan Lindung, Hutan Produksi,
Pandemi covid-19 nyatanya tak meliburkan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau merampas wilayah adat Laman Kinipan. Seolah tak cukup, 6 (enam) anggota masyarakat adat telah dikriminalisasi oleh perusahaan dan aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Wilayah adat Laman Kinipan, pemukiman dan tanah pertaniannya pada 2018 digusur
Saat ini, masyarakat adat Papua dan wilayah adatnya sedang mengalami tekanan proyek pembangunan negara, dan gempuran ekspansi bisnis ekstraksi dan eksploitasi hasil hutan, tambang dan lahan, yang berlangsung dalam skala luas. Secara struktural, negara menggunakan kuasanya memproduksi kebijakan peraturan, perizinan dan syarat-syarat untuk memperlancar aktifitas pembangunan ekonomi dan bisnis, pemberian
Pengadilan Negeri Sorong kembali memeriksa kasus dugaan pembalakan liar. Pada 23 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong telah membacakan dakwaan atas nama Felix Wiliyanto, direktur PT Bangkit Cipta Mandiri (PT BCM). https://walhipapua.org/download/siaran-pers-usut-tuntas-pelaku-pembalakan-liar-illegal-logging-di-papua-barat/
