Kategori

Sorotan

WALHI Papua dan KOMANDAN Deiyai Kolaborasi Pantau Pendangkalan Danau Tigi dan Kebakaran Hutan

DEIYAI, WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Komunitas Anak Danau (KOMANDAN) Deiyai membangun kolaborasi untuk memantau dan mengkaji berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Deiyai, termasuk pendangkalan Danau Tigi dan kebakaran hutan di sekitar wilayah tersebut. Kolaborasi itu mengemuka dalam pertemuan WALHI Papua bersama KOMANDAN Deiyai di

Hari Keadilan Ekologis, WALHI Papua Temukan Hutan Terbakar di Jalur Nabire–Topo

NABIRE, WALHI PAPUA — Bertepatan dengan Hari Keadilan Ekologis, 20 September 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua melakukan investigasi kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalur Nabire–Topo, Papua Tengah. Dalam pemantauan tersebut, tim WALHI Papua menemukan sejumlah titik hutan terbakar mulai dari Wadio, Gedo Dimi hingga Kilometer 38. Bahkan,

Direktur WALHI Papua: Siapa Pun yang Merampas Hutan Papua, Merampas Masa Depan Dunia

WALHI PAPUA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyampaikan catatan dan sikap resmi menyusul keikutsertaannya dalam Papeda Summit yang berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Forum yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat se-Tanah Papua, dan pemerintah daerah ini digagas sebagai ruang

Masyarakat Adat Papua Harus Cerdas: Hak Menentukan Nasib Sendiri di Kampung

WALHI PAPUA — Masyarakat adat di Papua memiliki hak untuk menyetujui atau menolak kehadiran perusahaan di wilayah mereka melalui musyawarah adat, setelah perusahaan menjelaskan rencana bisnis secara transparan. Proses ini dikenal sebagai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau dalam bahasa Indonesia disebut Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi

Ancaman Perampasan Hak dan Penghancuran Hutan Adat di Merauke

WALHI PAPUA – Perampasan hak masyarakat adat serta penghancuran hutan, rawa, dan sungai terus meluas di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri, yang beroperasi dengan pengawalan aparatus militer negara. Kehadiran perusahaan ini bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan