Kategori

Maikel Peuki

WALHI Papua dan KOMANDAN Deiyai Kolaborasi Pantau Pendangkalan Danau Tigi dan Kebakaran Hutan

DEIYAI, WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Komunitas Anak Danau (KOMANDAN) Deiyai membangun kolaborasi untuk memantau dan mengkaji berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Deiyai, termasuk pendangkalan Danau Tigi dan kebakaran hutan di sekitar wilayah tersebut. Kolaborasi itu mengemuka dalam pertemuan WALHI Papua bersama KOMANDAN Deiyai di

WALHI Papua Desak Hentikan Kriminalisasi terhadap Vinsen Kwipalo

WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mengecam keras tindakan kriminalisasi terhadap Vinsen Kwipalo, seorang warga yang selama ini dikenal aktif mempertahankan tanah dan lingkungan hidup di wilayah adatnya. WALHI menilai upaya hukum terhadap Vinsen merupakan bentuk tekanan terhadap masyarakat adat yang berjuang melindungi ruang hidup mereka. Direktur

Siaran Pers: Walhi Papua Menolak 481.000 Hektare Hutan Papua Dijadikan Kawasan Pangan Nasional

SIARAN PERS WALHI PAPUA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengungkapkan bahwa 481.000 hektare hutan di Papua telah disiapkan untuk dijadikan kawasan swasembada pangan, air, dan energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja

Direktur WALHI Papua Soroti Pernyataan Gubernur Papua Pegunungan Soal Tambang di Intan Jaya

JAYAPURA, WALHI PAPUA — Direktur WALHI Papua, Maikel Peuki, menanggapi pernyataan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang menyebutkan bahwa kewenangan izin tambang berada di pemerintah pusat. Menurut Peuki, pernyataan tersebut justru menunjukkan kecenderungan pemerintah daerah melempar tanggung jawab terhadap persoalan perizinan yang berdampak langsung pada masyarakat adat. “Lempar kewenangan ke

WALHI Papua: Kampung Adat Terancam, Warga Tak Sadar Lahan Mereka Sudah Masuk Konsesi

WALHI PAPUA — Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas makin meluasnya ancaman terhadap kampung-kampung adat di Papua akibat masuknya izin konsesi skala besar, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), tanpa sepengetahuan masyarakat adat pemilik wilayah. Hal itu disampaikan Maikel usai melakukan kunjungan