WALHI PAPUA— Masyarakat Adat Papua, pemilik sah wilayah adat Agimuga, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana eksploitasi minyak dan gas (migas) di wilayah adat mereka. Penolakan ini menjadi yang pertama dilakukan oleh masyarakat adat Papua terhadap rencana eksploitasi migas di Blok Warim, yang belakangan ramai diperbincangkan pemerintah pusat sejak diumumkannya
WALHI PAPUA — Masyarakat adat suku besar Tehit bersama sub-suku Mlaqya, Gemna, Afsya, Nakna, dan Yaben yang mendiami wilayah Distrik Konda dan Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, menyatakan penolakan terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT Anugerah Sakti Internusa. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada publik, masyarakat adat
WALHI PAPUA – Perampasan hak masyarakat adat serta penghancuran hutan, rawa, dan sungai terus meluas di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri, yang beroperasi dengan pengawalan aparatus militer negara. Kehadiran perusahaan ini bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan
WALHI PAPUA – Solidaritas Merauke menyatakan protes keras atas kebijakan sewenang-wenang Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, yang telah melepas hampir setengah juta hektar kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan untuk proyek komersial atas nama PSN, tanpa mengindahkan kedaulatan dan hak masyarakat adat. Menteri
WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mengecam keras tindakan kriminalisasi terhadap Vinsen Kwipalo, seorang warga yang selama ini dikenal aktif mempertahankan tanah dan lingkungan hidup di wilayah adatnya. WALHI menilai upaya hukum terhadap Vinsen merupakan bentuk tekanan terhadap masyarakat adat yang berjuang melindungi ruang hidup mereka. Direktur
