WALHI PAPUA — Keluarga besar Marga Ateta dari Suku Sumuri menggelar aksi dan berhasil menghentikan jalannya sidang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Borneo Subur Prima (PT BSP) yang berlangsung di Hotel Stenkool, Teluk Bintuni. Aksi itu merupakan puncak protes masyarakat adat yang menolak rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa
WALHI PAPUA — Masyarakat adat Grime Nawa yang terdampak pembongkaran hutan adat oleh perusahaan sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Jayapura, Sentani. Dalam aksi tersebut, perwakilan masyarakat menyerahkan aspirasi langsung kepada Bupati Jayapura sebagai bentuk protes atas aktivitas perusahaan yang dinilai merusak hutan adat
WALHI PAPUA — Empat marga di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yakni Yau, Klafiyu, Malaum, dan Nibra, mengajukan dokumen permohonan penetapan wilayah hukum adat kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) setempat. Dokumen tersebut diserahkan secara langsung kepada perwakilan panitia yang diwakili Luter Salamalah dari Biro Masyarakat Adat dan Domingus Aru
SIARAN PERS WALHI PAPUA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengungkapkan bahwa 481.000 hektare hutan di Papua telah disiapkan untuk dijadikan kawasan swasembada pangan, air, dan energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja
WALHI PAPUA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim sebagai langkah menghadapi krisis iklim yang kian mengkhawatirkan. Perwakilan
